Kabar Berita

Sejumlah daerah memutuskan untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka pada 4 Januari seiring dengan dimulainya semester genap tahun ajaran 2020/2021, walau pemerintah pusat telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran tatap muka.

Di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tetap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan keputusan itu dilakukan guna memastikan kesehatan dan keamanan siswa, guru, dan tenaga kependidikan menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19.

"Pemprov DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan belajar tatap muka di semester genap TA 2020/2021. Prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan, jadi tetap belajar dari rumah," ungkap Nahdiana melalui siaran pers pada Sabtu (2/1).

Keputusan tersebut juga ditempuh Pemerintah Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota Depok Nomor 420/621-Huk/Dinkes yang diterbitkan Selasa (29/12).

Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyebut ada 785 SMA, SMK dan SLB yang siap menyelenggarakan sekolah tatap muka.

Kesiapan sekolah ini dilihat dari kemampuan menyediakan sarana pendukung pencegahan Covid-19.

Meski begitu, Kepala Disdik Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan penyelenggaraan sekolah tatap muka tetap memerlukan izin orangtua dan pemerintah daerah.

"Pembukaan sekolah tergantung pada izin dari kepala daerah setempat, sebab kepala kepala daerah yang paling mengetahui kondisi penyebaran Covid-19," kata Dedi kepada media.

Selain memberikan izin, pemerintah juga berhak menghentikan sekolah tatap muka apabila di sekolah muncul kasus Covid-19.

Pada konferensi pers yang digelar 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyatakan walau keputusan membuka sekolah berada di tangan pemerintah daerah, tapi pembukaan sekolah juga harus disetujui kepala sekolah dan perwakilan orang tua murid.

"Kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka," kata Nadiem.

Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut orang tua tetap berhak menentukan apakah anak mereka akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak.

"Orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir dari siswa individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di orang tua," kata Nadiem.

DIY dan Jawa Tengah menunda sekolah tatap muka

Sekolah-sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum akan memulai sekolah tatap muka pada Januari ini, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY.

Alasannya, perkembangan Covid di DIY masih mengkhawatirkan.

"Jadi paling cepat Februari," kata Didik Wardaya, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, kepada wartawan di DIY, Furqon Ulya Himawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Menurut Didik, beberapa perguruan tinggi sudah ada yang menyiapkan pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan, seperti UGM, UNY dan kampus lainnya.

"Namun jika perguruan tinggi belum tatap muka, maka jenjang di bawahnya mundur lagi," imbih Didik.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut memutuskan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka.

Keputusan itu tertuang dalam surat edaran bernomor 445/0017480 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota terkait antisipasi peningkatan COVID-19 di daerah-daerah di Jawa Tengah.

"Ya kita tunda dulu karena semuanya belum pasti," kata Ganjar dalam keterangan tertulisnya.

"Kalau kemudian kondisi di daerah itu ternyata peningkatan Covid-nya tinggi ya jangan dulu, nggak boleh, tunda semuanya, rak sah kesusu (tidak usah terburu-buru)," tegas Ganjar.

Di Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo Priyatmo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setempat, mengaku sejak semester lalu memberlakukan "buka tutup".

"Buka artinya di sekitar sekolah atau warga sekitar sekolah aman-aman saja ya kami buka. Tutup jika di sekitar sekolah ada yang positif, itu kami tutup. Kuncinya adalah izin orangtua dalam melaksanakan SKB 4 menteri," kata Sukaton kepada wartawan di Semarang, Nonie Arnee, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Data jumlah sekolah di Kabupaten Semarang untuk tingkat SD sejumlah 405 dan SMP sebanyak 51 sekolah. Menurut Sukaton, dari jumlah itu, sebanyak 75% SD dan SMP sudah melakukan tatap muka pada semester ganjil.

"Tatap muka sudah mulai sejak tahun ajaran baru (semester lalu). Semua tergantung orangtua. Harapannya, untuk semester genap ini sekolah memanfaatkan kesempatan dari pemerintah," papar Sukaton.

Meski demikian, Aik Manuhoro, selaku orangtua siswa SMP Negeri 2 Ungaran, Kabupaten Semarang, menyatakan tidak mau anaknya bersekolah tatap muka.

"Alasan saya sebagai orangtua tidak bersedia kalau pembelajaran tatap muka, tidak ada jaminan bahwa anak-anak yang masuk itu tidak terpapar. Jangan-jangan pada OTG [orang tanpa gejala]. Jadi selaku orangtua, saya was-was.

"Daripada khawatir dan sesuai perintah gubenur ya baiknya sekolah daring saja," tutur Aik.

Ada pula pihak sekolah dan orang tua yang mengambil jalan tengah.

Di Kabupaten Magelang, orangtua meminta para guru menjumpai anak-anak mereka di rumah secara berkala.

"Karena kalau online kendala dengan sinyal. Alasan kedua, orangtua stres," kata Andri Novantino, guru kelas 1 SD Negeri Jogonayan, Ngablak, Kabupaten Magelang.

"Makanya setelah ujian tengah semester lalu diberlakukan guru visit. Semester genap ini kemungkinan masih berlanjut seperti sebelumnya. Hari Senin masih akan dirapatkan untuk mencari solusi terbaik," imbuhnya.

Pembelajaran tatap muka sekolah di Jayapura belum ada kepastian

Di Papua, para orang tua murid dari sejumlah sekolah di Kota dan Kabupaten Jayapura belum menerima kepastian terkait aktivitas belajar anak-anaknya pada semester genap hingga Minggu (03/01) lalu,

"Katanya besok, hari Senin [4 Januari 2021] hanya guru yang masuk [sekolah]. Murid belum, disuruh tunggu informasi lanjutan," kata Hanny Nahuway, orang tua dari murid SMP YPPK Bonaventura Sentani dan murid SMA Lentera Harapan Sentani di Kabupaten Jayapura, kepada wartawan Yuliana Lantipo yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Hal senada disampaikan Karolina Marselina Onim, yang menyekolahkan anak-anaknya di SD Advent Abepura, SMP YPPK Santo Paulus Abepura, dan SMA Negeri 1 Abepura.

"Untuk tahun ini, belum ada info dari sekolah anak-anak [terkait sekolah secara tatap muka] dari sekolah."

Kedua orang tua tersebut juga merespons berbeda terkait pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.

Hanny Nahuway menyambut baik rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Menurutnya, meski anak-anaknya bisa belajar secara online, hal tersebut dipandangnya belum cukup.

"Saya terima saja pemerintah punya usulan bahwa sekarang [sekolah] tatap muka, karena di sekolah dikasih surat pernyataan kalau ada orang tua yang tidak setuju, ya tidak usah [ke sekolah], nanti ikut lewat online saja.

"Tapi, saya [memilih] kasih masuk saja ke sekolah. Karena kalau dipikir, [sekolah] pakai sistem online itu anak-anak cari jawaban di google, jawabannya cari disitu. Terus habis sudah. Mulai [main] pegang HP lagi.

"Jadi, saya pikir wawasan anak-anak ini tidak berkembang. Jadi lebih baik anak ke sekolah. Yang penting anak-anak saya kasih vitamin lengkap, makan teratur, pakai masker, sudah ke sekolah, nanti saya antar," ujar Hanny.

Adapun Karolina Marselina Onim memilih agar keenam anaknya tetap menjalani pembelajaran secara online dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, minim fasilitas kesehatan menjadi alasan utamanya.

"Iya, saya belum berani karena saya sendiri berpikir bahwa ini menyangkut kesehatan mereka. Jadi, karena itu saya berpikir sudah lebih baik [anak-anak belajar] di rumah," katanya.

Menanggapi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait kepada wartawan di Kota Jayapura, pada Rabu [30/12/2020] mengatakan perlu adanya pertimbangan kembali pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Salah satu pertimbangannya adalah evolusi virus Covid-19 dengan gejala baru.

"Yang menjadi soal berikutnya sebelum proses belajar mengajar secara tatap muka dilakukan adalah adanya virus corona jenis baru sehingga ini menjadi pertimbangan penting apakah sekolah akan tetap dibuka," katanya.

Pihaknya berencana mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menerbitkan peraturan yang mengatur proses belajar mengajar secara tatap muka sesuai SKB Empat Menteri.

"Karena kebijakan di Papua tidak bisa disamaratakan bahwa sekolah semua harus dibuka atau ditutup," katanya.

Dia menambahkan hal ini disebabkan di salah satu sisi angka penularan Covid-19 di Papua terus meningkat.

Berdasarkan data hingga 27 Desember 2020, ada 74 daerah zona merah, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang dilaporkan mencapai 60. Kota Jayapura satu di antaranya.

Sumber BBC.com

Pemerintah mencanangkan program vaksinasi dilakukan dalam rentang waktu 15 bulan di 34 provinsi di Indonesia kepada 181,5 juta orang. Periode pertama pada Januari hingga April 2021 akan diprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Periode kedua barulah akan menjangkau jumlah masyarakat sisa dari periode pertama atau sekitar 162,8 juta orang.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, pihaknya optimis mampu melaksanakan vaksinasi dalam rentang waktu tersebut.

Total kini sudah ada 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac yang didatangkan dalam dua periode yaitu 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis dan 1,8 juta dosis vaksin pada 31 Desember 2020 lalu.

"Akan segera datang kembali dalam bentuk raw material untuk vaksin sinovac sehingga insyaAllah kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin ini tersedia sesuai dengan kebutuhan kita, dan tentu pelaksanaannya seperti yang sudah kita rencanakan kita akan dilakukan secara bertahap," jelas Nadia dalam konferensi pers virtual Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Minggu (3/1).

Saat ini Kemenkes juga sudah menyiapkan 30.000 vaksinator yang siap ditugaskan dalam program vaksinasi mendatang. Kemudian, 13.000 Puskesmas dengan hampir 2.500 rumah sakit serta didukung dengan 49 Kantor Kesehatan Pelabuhan, dipastikan siap memberikan pelayanan vaksinasi kepada seluruh sasaran.

"Jadi kita cukup yakin untuk bisa menyelesaikan pasti vaksinasi ini dan didukung tentunya dengan SDM serta sarana prasarana yang saat ini sudah siap," kata Nadia.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari PT Biofarma Bambang Herianto menyampaikan bahwa, mulai hari ini (3/1) akan dilakukan pendistribusian vaksin Covid-19 ke 34 provinsi. Perihal persiapan terutama rantai dingin dipastikan sudah dipersiapkan Biofarma.

"Rantai dingin di 2 sampai 8 derajat insyaAllah kita sudah siap, sehingga vaksin nanti yang akan digunakan di masyarakat benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya dapat dijaga rantai dingin pendistribusiannya sampai dengan di Puskesmas atau bila perlu nanti di posyandu," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, vaksin baru akan digunakan setelah medapatkan izin emergency used authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Sekarang lagi dikaji kehalalannya oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI untuk dapatkan fatwa MUI dan sertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)," ujar Bambang.

Sumber Kontan.co.id

Salah satu peretasan terburuk yang terjadi tahun lalu adalah peretasan SolarWinds besar-besaran di Amerika. Peretasan ini terjadi pada pertengahan Desember yang mempengaruhi lembaga pemerintah dan Microsoft.

Peretas mencoba melakukan serangan seperti ini setiap saat. Namun, serangan SolarWinds lebih berbahaya karena diyakini berasal dari Rusia.

Rusia menyangkal operasi tersebut, tetapi para ahli telah menuding Rusia sejak hari-hari awal penyelidikan. Lebih dari dua pekan setelah peretasan, Microsoft mengungkapkan para penyerang dapat mengakses perangkat lunak penting. Peretas berhasil mengakses kode sumber dari satu atau lebih produk yang dirahasiakan.

Kode program atau source code merupakan satu set instruksi untuk menjalankan perangkat lunak atau sistem operasi. Perusahaan teknologi pada umumnya akan sangat melindungi source code mereka.

Source code adalah arsitektur sebuah perangkat lunak. Jika seseorang memiliki itu akan lebih mudah untuk melakukan serangan. 

Dilansir dari BGR, Ahad (3/1), Microsoft menjelaskan dalam sebuah unggahan sebuah posting blog bahwa peretas tidak dapat mengubah kode program. Tetapi, hanya dengan melihat kode sumber dari perusahaan seperti Microsoft mungkin cukup bagi peretas untuk mengembangkan serangan baru yang membahayakan produk lain milik perusahaan.

Jika benar bahwa sebuah negara  memulai serangan SolarWinds, maka akses kode sumber menjadi lebih penting. Microsoft tidak menjelaskan dalam entri blog jenis kode program apa yang terlihat, jadi tidak jelas jenis perangkat lunak apa yang mungkin terpengaruh.

Sumber Republika.com

Jakarta - Setelah Apple hampir dua tahun ditunggu untuk melepaskan perangkat keras pelacak perangkatnya, nampaknya Samsung bakal memenangkan perlombaan dengan sebuah fitur pada Samsung Galaxy S21 yang segera datang.

Sejumlah bocoran dari beberapa bulan terakhir menunjukkan Samsung akan meluncurkan sesuatu yang disebut Galaxy SmartTag dalam waktu dekat.

Baru-baru ini dan mungkin yang paling meyakinkan, 91mobiles menerbitkan beberapa gambar bocoran dari produk yang membuatnya terlihat sangat mirip dengan Tile Pro, perangkat pelacak populer yang Anda simpan pada barang-barang berharga seandainya hilang.

Jika salah taruh salah satu item tersebut, yang harus Anda lakukan hanyalah membuka aplikasi seluler untuk melihat ke mana perginya.

Rumor tentang SmartTag telah beredar setidaknya sejak November, dengan SamMobile melaporkan keberadaannya pada saat itu. Tampaknya fitur itu akan didukung oleh Bluetooth. Hal itu menarik karena upaya terakhir Samsung pada produk semacam itu, SmartThings Tracker 2018, menggunakan LTE untuk melacak barang yang hilang.

Seseorang dapat dengan aman berasumsi bahwa SmartTag akan bekerja dengan baik dengan SmartThings Find, sebuah aplikasi yang dirilis Samsung tahun lalu untuk tujuan spesifik menemukan perangkat Galaxy yang salah tempat.

Jangan kaget jika Samsung meluncurkan SmartTag bulan ini, seperti yang diperkirakan akan diumumkan oleh beberapa produk utama dari perusahaan pada 14 Januari. Pembuat berita utama yang sebenarnya mungkin adalah jajaran smartphone Galaxy S21, jadi masuk akal jika SmartTag diluncurkan bersamanya.

Jika semua itu akhirnya terjadi, Samsung akan mendapat sedikit keuntungan dalam persaingannya dengan Apple. Kita telah mendengar suara gemuruh produk bermerek Apple serupa yang konon disebut "AirTags" sejak 2019, tetapi untuk alasan apa pun, Apple belum secara resmi meluncurkannya. Jika Samsung dapat mengeluarkan SmartTag, itu akan memberi Apple insentif ekstra untuk memastikan AirTag tidak senasib dengan AirPower.

Sumber Tempo.co

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tenaga kesehatan (nakes) akan menjadi kelompok pertama yang akan menerima vaksinasi Covid-19. Hal ini mengingat tingginya risiko mereka terpapar Covid-19. "Kemenkes pun sudah memetakan berapa banyak nakes yang akan disuntik. Terbanyak di Jawa Tengah," ujar Budi dikutip dari pemberitaan Kompas TV, Sabtu (2/1/2021).

Dia melanjutkan, pemerintah segera melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat secara gratis. Namun, program vaksin tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, pemerintah mulai mengirimkan Short (SMS) Message Service blast secara serentak kepada penerima vaksin Covid-19 yang telah terdaftar pada tahap pertama. Selain SMS, pemerintah juga menyiapkan aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi ini memuat informasi terkait daftar penerima vaksin Covid-19 pada kelompok pertama. Untuk mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai kelompok prioritas, masyarakat bisa kunjungi website PeduliLindungi.

Aplikasi ini juga bisa diunduh melalui Google PlayStore bagi pengguna Android atau Appstore bagi pengguna IOS. Berdasarkan informasi dari Kemenkes, persyaratan yang diminta untuk mendapat informasi status program vaksinasi Covid-19 adalah dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP. Tim KompasTV telah mencoba memasukkan NIK ke kolom yang tertera. Hasilnya, tertera tulisan yang menunjukkan bahwa nomor tersebut belum termasuk calon penerima vaksinasi Covid-19 gratis pada periode ini.

Di sana juga tertulis: "Khusus Anda NAKES (Tenaga Kesehatan).

Bagi Anda NAKES yang belum termasuk pada periode ini, harap melengkapi data: NAMA, NIK, ALAMAT, NO HP, TIPE NAKES dan dilengkapi dengan SURAT KETERANGAN dari Kepala FASYANKES yang menerangkan Anda adalah NAKES dari FASYANKES terkait. Data tersebut dapat dikirimkan melalui email: [email protected]."

Sumber Kompas.com

Instagram kini menjadi media sosial yang digandrungi banyak kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa.

Fitur Instagram pun bisa dibilang cukup beragam, seperti Story, Live Streaming, hingga Reels untuk membuat video kreasi singkat layaknya aplikasi TikTok.

Meski fiturnya lumayan lengkap, namun Instagram belum menyediakan fitur yang mampu melacak siapa saja yang melihat profil pengguna.

Hal ini menjadi tanda tanya, sebab tak sedikit pengguna Instagram justru ingin tahu siapa saja pengikut maupun orang lain yang telah mengintip profil mereka.

Janji aplikasi pihak ketiga

Untuk melacak "stalker" atau orang-orang yang sering mengunjungi akun mereka, pengguna biasanya memakai cara lain seperti menginstall aplikasi pihak ketiga.

Aplikasi tersebut kerap menjanjikan pengguna dapat mencari tahu siapa saja yang melihat profil mereka hingga daftar pengikut yang sering membuka posting, dan yang tidak pernah memberikan like atau komentar.

Peneliti dari perusahaan IT SecurityScoreCard, Alex Heid mengatakan bahwa aplikasi semacam itu tidak benar-benar bisa diandalkan karena data yang ditampilkan pun cenderung tidak valid.

"Aplikasi apa pun yang mengklaim bisa melakukan itu, kemungkinan besar hanya menampilkan nama pengguna secara acak dan merilis daftar nama yang berbeda. Mereka juga secara tidak langsung akan melacak data pengguna," kata Alex.

Meski tidak semua aplikasi tersebut berbahaya, namun pengguna diminta tetap harus waspada. Sebab, aplikasi pihak ketiga bisa saja memiliki trik lain untuk mencuri atau mengakses data pribadi penggunanya.

Sejumlah platform media sosial -termasuk Instagram- memang tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi menyangkut siapa saja yang melihat profil mereka.

Sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Mashable, Sabtu (02/01/2021), aturan ini juga berlaku untuk akun yang sudah terverifikasi alias mendapatkan centang biru alias sudah verified.

Alasan Instagram tidak menghadirkan fitur pelacakan ini pun semata-semata dilakukan untuk menjaga privasi para penggunanya.

Beralih ke akun Instagram versi bisnis

Masih penasaran? Pengguna Instagram bisa mencoba beralih ke akun versi bisnis untuk mengetahui lebih banyak informasi soal follower.

Keterangan yang bisa didpatkan dari akun bisnis bukan identitas akun pengikut, melainkan seputar engagement seperti reach, interaksi di konten, serta jumlah orang yang menyimpan posting pengguna.

Untuk aplikasi pihak ketiga, Followmeter termasuk yang bisa digunakan untuk keperluan serupa.

Meski tidak akan menampilkan siapa saja yang mengunjungi akun pengguna, Followmeter bisa memberitahukan ke pengguna soal siapa saja yang baru-baru ini melakukan unfollow, serta siapa saja yang diikuti oleh pengguna tapi tidak follow back.

Dua informasi tadi bisa dicek sendiri secara manual oleh pengguna Instagram, sehingga informasi dari Followmeter relatif bisa lebih dipercaya dibandingkan aplikasi pihak ketiga lain yang mengklaim bisa menampilkan identitas stalker di Instagram.

Sumber Kompas.com

Microsoft menemukan kalau sistemnya telah disusupi hacker yang mampu mengintip sejumlah kode program dari pusat pengolahan data yang dimilikinya. Temuan didapat dalam investigasi yang sedang dilakukan terhadap kasus pembajakan massif yang diketahui dilakukan lewat perangkat lunak SolarWinds.

"Infiltrasi itu melampaui kasus kode berbahaya SolarWinds," bunyi pernyataan dari Security Response Center, Microsoft. Meski begitu, Microsoft meyakinkan bahwa akun yang telah dibajak itu tak memiliki akses untuk mengubah kode ataupun sistem.

Microsoft hanya menyebut pelaku di balik peretasan itu dengan, 'a very sophisticated nation-state actor'. Sedang pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah pakar keamanan siber menduga Rusia sebagai arsitek serangan-serangan itu.

Serangan itu menyasar sederet panjang organisasi sensitif dan pengungkapan terbaru dari Microsoft menunjukkan implikasi serangan-serangan itu masih akan durasakan dalam hitungan minggu dan bulan ke depan.

Untungnya, Microsoft mengatakan, sementara para hacker bisa masuk semakin dalam daripada yang diduga selama ini, perusahaan itu menemukan tidak ada bukti akses kepada layanan produksi ataupun data pengguna teretas. "Dan tidak ada indikasi kalau sistem kami telah digunakan untuk menyerang pihak lain."

Tambahan lagi, Microsoft mengaku kalau perusahaan itu tak bergantung kepada kode-kode rahasia untuk menjaga keamanan produk dan layanannya. Mereka pun menduga kompetitor bisa mengintipnya pula. Microsoft tidak membeberkan berapa banyak kode yang telah diintip itu atau seperti apa pemanfaatannya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Microsoft Brad Smith mengatakan serangan kasus SolarWinds bukan aksi mata-mata biasa. Serangan itu, kata dia, tak sekadar menyasar target tertentu, "tapi menyasar kepercayaan dan keandalan infrastruktur penting dunia untuk bisa mengembangkan badan intelejen sebuah negara."

Sumber Tempo.co

Setelah peluncuran Xiaomi Mi 11 beberapa waktu lalu, Xiaomi juga merilis beberapa aksesoris pendukung untuk smartphone ini. Salah satu aksesoris yang diluncurkan adalah charger Xiaomi 55W GaN dengan kabel 6A.

Berdasarkan laporan Gizchina, Rabu (30/12/2020), charger Xiaomi 55W GaN ini bersifat portable dengan desain ramping. Perangkat ini dilengkapi dengan chip internal dan dapat mengisi daya ponsel, laptop, hingga perangkat umum lainnya.

Menurut Xiaomi, charger ini juga mendukung input tegangan lebar (wide voltage input) AC100 hingga 240V dan dapat digunakan di mana saja.

Charger Xiaomi 55W GaN ini juga mendukung max output 5V3A, 9V3A, 11V5A, dan 20V2.5A. Itu artinya, charger bisa mendukung ponsel dengan pengisian daya 15W, 27W, 50W, atau 55W.

Baca Juga:Xiaomi Mi 11 Pro Meluncur Setelah Imlek

Jika pengguna memiliki Xiaomi Mi 11 dengan pengisian maksimum 55W, maka charger ini bisa dipakai untuk perangkat tersebut.

Apabila ponsel pengguna tidak mendukung pengisian daya 55W, maka charger akan mengeluarkan daya maksimum yang didukung sesuai perangkat pengguna.

Terkait keamanan, Charger Xiaomi 55W GaN ini juga mendukung perlindungan dari korsleting, perlindungan arus berlebih, perlindungan suhu berlebih, dan perlindungan di bawah tegangan. Charger ini dijual seharga 99 yuan atau Rp 213.000.

Seperti diwartakan sebelumnya Xiaomi Mi 11 dijual tidak bersama dengan charger. Keputusan ini diambil atas dasar pertimbangan perlindungan lingkungan hidup.

Sumber Suara.com

Apple dilaporkan tengah menguji beberapa desain iPhone lipat atau foldable iPhone. Bocoran terbaru mengatakan bahwa Apple saat ini sedang mengembangkan dua varian ponsel dengan layar super lentur tersebut.

Melansir Gizchina, Rabu (30/12/2020), perangkat pertama akan memiliki desain lipat yang dibuka secara menyamping. Desain ini akan mirip dengan ponsel Microsoft Surface Duo atau Samsung Galaxy Z Fold.

Sedangkan perangkat kedua akan memiliki desain clamshell, di mana ponsel memiliki dua layar atas bawah dan dihubungkan dengan engsel. Desain kedua ini akan mirip dengan Samsung Galaxy Z Flip atau Moto Razr.

Bocoran tersebut juga mengatakan bahwa case perangkat lipat Apple ini sedang diuji di pabrik Foxconn di wilayah Shenzhen, China. Perusahaan diyakini ingin melihat seberapa kuat kemampuan mekanisme engsel ponselnya.

Perangkat tersebut juga dijelaskan bakal menggunakan layar OLED lipat buatan Samsung. Dari dua desain ini, Apple akan memutuskan untuk memilih salah satu desain yang segera diluncurkan.

Ponsel lipat dari Apple ini tidak akan hadir dalam waktu dekat. Perangkat disebut akan datang saat September 2022 mendatang.

Sumber Suara.com

Mabes Polri memutuskan memperpanjang masa penahanan Mohammad Rizieq Syihab atau Habib Rizieq. Penahanan Rizieq akan diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung 1 Januari 2021.

"Sesuai Pasal 24 KUHP dan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka masa penahanan MRS diperpanjang 40 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2021," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono lewat keterangannya, Rabu (30/12).

Argo menjelasakan penahanan Rizieq diperpanjang karena Imam Besar FPI itu menolak menandatangani Berita Acara (BA) surat perintah perpanjangan penahanan.

"Penyidik tetap membuat BA penolakan penandatanganan Sprin tahan dan BA perpanjangan penahanan," ujar Argo.

Namun, Argo menegaskan penyidik menghormati keputusan Rizieq dengan tetap membuat Berita Acara penolakan.

Dalam kasus ini, Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Selain itu ia juga dijerat kasus dugaan penghasutan.

Ia dijerat Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara.

Rizieq sendiri mula ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 13 Desember. Ia ditahan selama 20 hari pertama karena ancaman pidana di atas lima tahun dan pertimbangan subjektivitas dan objektivitas penyidik.

Sumber Kumparan.com