Kabar Berita

Polres Dompu telah berhasil mengungkap identitas pasangan pelaku mesum di ruang isolasi pasien Covid-19 di RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Pelaku prianya adalah Bripka F, anggota Polres Dompu, yang tengah menjalani perawatan di ruang isolasi tersebut karena positif Covid-19. Sedangkan pelaku wanitanya adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) berstatus janda.

''Ya, pelaku berinisial F anggota polisi di salah satu fungsi di Polres Dompu,'' kata Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat, Jumat (22/1/2021), seperti dikutip dari sindonews.com.

Kapolres menambahkan, hingga kini F belum diperiksa pihak kepolisian karena masih terpapar Covid-19.

''Nanti kita akan koordinasi dengan tim Satgas Covid-19 setelah 14 hari. Kalau memang sudah sembuh akan diproses,'' ujarnya.

Kapolres menuturkan, pengunggah dan penyebar video oknum polisi yang diduga melakukan mesum di ruang isolasi RSUD Dompu, telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Dompu.

''Setelah dilakukan pemeriksaan kami tetapkan dua tersangka pemeran dan penyebar video itu. Sementara terhadap Bripka F, oknum polisi itu juga akan dijerat dengan UU Karantina Kesehatan,'' jelas Syarif Hidayat.

Sebelumnya beredarnya video hubungan seks yang diduga dilakukan oknum polisi pasien Covid-19 bersama seorang perempuan di ruang isolasi RSUD Dompu.

Terkait beredarnya rekaman CCTV mesum tersebut, oknum PNS RSUD Dompu berinisial HM dan pegawai honor berinisial A, sudah ditetapkan tersangka. Keduanya diduga sebagai pengunggah dan penyebar video mesum tersebut dan dijerat dengan UU ITE.

Kedua orang yang sudah ditetapkan tersangka tersebut langsung ditahan di Polres Dompu. Sementara oknum polisi yang berbuat mesum di ruangan isolasi langsung dipindahkan ke tempat isolasi Sanggilo, Desa Matua. Atas perbuatannya juga akan dijerat dengan UU Karantina Kesehatan.

Sumber GoRiau.com

PEKANBARU - Aparat kepolisian dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau meringkus seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perdagangan hewan dilindungi melalui Facebook. Ia ditangkap di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Pria berinisial AI (34), yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau itu, ditangkap pada hari Jumat (22/1/2021) pagi, sekitar pukul 10.00 WIB.

Kagiatan penjualan ilegal itu diketahui tim Subdit IV Ditreskrimsus saat Patroli Siber terkait dengan Perdagangan Satwa di lindungi di wilayah Riau saat tim menemukan satu akun facebook atas nama Viet, yang melakukan penjualan satwa dilindungi Jenis Burung Betet (psittacula longicauda).

"Atas temuan itu, kita lakukan undercover buy, atau menyamar jadi pembeli untuk memancing transaksi dengan pelaku. Saat terjadi kesepakatan, dan proses jual beli, pelaku hanya memperlihatkan 8 ekor burung Betet," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi, kepada GoRiau.com, Sabtu (23/1/2021).

Setelah melihat kalau burung tersebut memang ada, petugas melakukan pendalaman, dan introgasi terhadap pelaku, ternyata dia masih menyimpan puluhan burung Betet lainnya di rumahnya.

"Saat diperiksa rumah pelaku, ditemukan lagi sebanyak 21 ekor burung Betet yang disembunyikan pelaku di belakang rumahnya. Karena sudah ada barang bukti, pelaku langsung kita bawa ke Polda Riau, untuk di proses lebih lanjut," tutur Andri.

Kemudian penyidik Ditreksmsus Polda Riau langsung melakukan koordinasi dengan pihak BBKSDA Riau, dan dinyatakan kalau burung Betet termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

"Atas perbuatannya, pelaku kita sangkakan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf. d Jo Pasal 40 Ayat 2 UU RI No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)," tutup Andri. ***

Sumber GoRiau.com

Rekrutmen satu juta guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang rencananya digelar April 2021 mendatang menjadi jalan bagi honorer K2 maupun nonkategori memperbaiki statusnya.

Jika mereka lulus tes, status sebagai aparatur sipil negara (ASN) akan mereka sandang.

Kalau tidak lulus, mereka masih punya kesempatan ikut dua kali lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bahkan mengaku menyiapkan bahan belajar untuk guru honorer agar mereka bisa lancar menjawab soal tes nanti.

Namun, di kalangan guru honorer K2 maupun nonkategori usia 35 tahun ke atas, mudah atau tidak soal yang diberikan, belum menjamin semuanya lulus. Sebab, ada unsur kesiapan mental yang jadi penentu.

Seperti pengakuan Dudi Abdullah. Guru honorer K2 di Kabupaten Garut ini pernah gagal dalam tes PPPK tahap pertama pada Februari 2019. Nilainya hanya terpaut beberapa poin dari passing grade. 

"Pemerintah mengklaim soalnya mudah. Padahal ketika dihadapkan pada tes, bisa saja di hari itu kondisi honorer kurang fit, gugup, atau kurang fokus sehingga tidak lulus," kata Dudi kepada JPNN.com, Jumat (22/1).

Pengurus forum honorer K2 di Garut ini menambahkan, tidak adil bila pemerintah menjadikan hasil tes itu sebagai ukuran kualitas guru.

Guru honorer K2 yang usianya tidak muda lagi sering gugup ketika menghadapi tes. Kalau sudah gugup, apa yang dipelajari lupa semua.

"Apakah hanya ditentukan dengan 100 soal dikatakan lulus PPPK? Di mana sisi keadilan dari pengabdian guru honorer selama belasan hingga puluhan tahun," kritiknya.

Pemerintah, kata Dudi, harus lebih peka terhadap keberadaan honorer yang sudah mengabdi lama.

Sudah saatnya pemerintah berpihak dengan keinginan para honorer.

"Kami meminta pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus bagi guru honorer yang punya sertifikat pendidik. Sebab, saat rekrutmen PPPK 2019 honorer K2 yang punya sertifikat pendidik tidak diperhitungkan," tandas Dudi.

Sumber jpnn.com

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, untuk menangani learning lost pembelajaran harus terus berjalan. Pihaknya berupaya untuk mengurangi terjadinya learning lost dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang menjamin berjalannya pembelajaran.

Learning lost adalah kondisi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa. Pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi learning lost adalah sekolah tatap muka dilakukan. Namun, hal ini hanya bisa dijalankan di lokasi yang aman dari Covid-19.

"Terpenting adalah sekolah-sekolah yang sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus masuk tatap muka lagi. Itu satu-satunya solusi. Biar mereka tidak lebih lagi ketertinggalan. Jadi ini betul-betul tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk membantu mengakselerasi sekolah tatap muka yang sulit melakukan PJJ," kata Nadiem, dalam diskusi daring Merdeka Belajar Transformasi Pendidikan Indonesia, Jumat (22/1).

Ia menegaskan, pemerintah pusat akan mendampingi pemerintah daerah terkait pembukaan sekolah ini. Sebab, banyak dari pemerintah daerah di wilayah 3T yang pelan-pelan memutuskan untuk membuka sekolah. Menurut Nadiem, hal ini harus diakselerasi dengan memastikan keamanan siswa terjamin.

Menurut Nadiem, learning lost adalah sesuatu yang pasti terjadi khususnya selama masa pandemi ini. Tidak hanya Indonesia, namun seluruh dunia juga menghadapi ancaman learning lost.

"Kita tahu semua guru, semua orang tua mengerti bahwa proses adaptasi PJJ ini sangat sulit dan menimbulkan banyak skenario situasi yang tidak maksimal," kata Nadiem menambahkan.

Kemendikbud masih belum bisa mengukur seberapa besar learning lost yang terjadi. Nadiem berharap, dengan dilakukannya Asesmen Nasional (AN) September mendatang akan tergambar bagaimana situasi pendidikan Indonesia. Setelah itu, pada tahun 2022 akan bisa dilihat bagaimana dampak yang terjadi pada pendidikan Indonesia.

Ia menegaskan, semua insiatif untuk menghindari learning lost yakni memastikan anak-anak melakukan pembelajaran. Kebijakan kuota gratis akan diteruskan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bisa digunakan untuk membeli perlengkapan PJJ juga masih dilakukan.

Kemendikbud juga telah mengeluarkan modul serta kurikulum darurat yang bisa digunakan oleh sekolah. Pelatihan guru serta modul-modul yang juga bisa digunakan untuk membantu orang tua mengajar anaknya di rumah juga telah disediakan.

"Jadi semua hal ini untuk memitigasi, tapi tentunya tidak seoptimal tatap muka. Jadi, tolong bagi pemda-pemda yang sekolahnya sulit melakukan PJJ, harap segera mulai dilakukan. Toh tatap muka itu dilakukan dengan protokol kesehatan dan hanya kapasitas 50 persen dan tidak sama seperti biasanya," kata dia lagi.

Sumber Republika.co.id

Likuditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Desember 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi M2 Desember 2020 sebesar Rp 6.900 triliun atau naik 12,4% yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,2% yoy. 

Kenaikan ini didorong oleh M1 yang tumbuh sebesar 18,5% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 15,8% yoy, seiring peningkatan peredaran uang kartal di masyarakat dan giro rupiah.

Sementara itu, “Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, peningkatan M2 pada Desember 2020 disebabkan oleh aktiva luar negeri bersih dan kenaikan ekspansi keuangan pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (22/1). 

Terperinci, aktiva luar negeri bersih tercatat sebesar Rp 1.711,2 triliun atau tumbuh 13,6% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan November 2020 sebesar 10,3% yoy. 

Baca Juga: Likuiditas perekonomian (M2) meningkat 12,4% yoy pada Desember 2020

Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan tagihan sistem moneter kepada bukan penduduk, seiring dengan peningkatan cadangan devisa. Namun, di sisi lain, terjadi penurunan kewajiban sistem moneter kepada bukan penduduk berupa simpanan dan pinjaman dalam valuta asing. 

Kemudian, tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga mengalami peningkatan pertumbuhan, yaitu dari 66,5% yoy pada November 2020 menjadi 66,9% yoy pada bulan laporan. 

“Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan tagihan kepada pemerintah pusat, terutama berupa kepemilikan surat berharga negara dalam rupiah,” tambah Erwin. 

Sementara itu, penyaluran kredit pada Desember terkontraksi lebih dalam, yaitu dari minus 1,7% yoy pada November 2020  menjadi minus 2,7% yoy, bersumber dair seluruh jenis kredit. 

Sumber kontan.co.id

Huawei dikabarkan tengah menggarap generasi baru ponsel lipat yang disebut Mate X2.

Perangkat tersebut konon telah mengantongi sertifikasi TENAA pada November 2020 lalu, tetapi tidak ada spesifikasi detail.

Kini, tipster populer asal Tiongkok, Digital Chat Station memberikan bocoran terkait spesifikasi yang akan dibawa oleh ponsel lipat tersebut.

Dikutip dari GSM Arena, Jumat (21/1), Huawei Mate X2 akan menampilkan layar lipat ke dalam dengan resolusi 2.480 x 2200 piksel dan diagonal 8,01 inci.

Layar sekunder pada penutup luar akan berukuran 6,45 inci 2.270 x 1.160 piksel.

Kemudian, Mate X2 juga akan diperkuat prosesor Kirin 9000 SoC.

Ponsel lipat itu dilengkapi empat sensor kamera yang terdiri dari kamera utama 50 MP, sensor sekunder 16MP, sensor 12MP, sensor 8MP dan memiliki fitur hybrid optical zoom 10x.

Sementara itu, untuk kamera depan akan mengusung sensor 16 MP.

Ponsel ini juga dikatakan hadir dengan kapasitas baterai 4.400mAh dan dukungan pengisian cepat 66W.

Digital Chat Station menyebut, perangkat ini memiliki lipatan yang sama dengan Galaxy Fold, dan akan mempunyai berat 295 gram serta ukuran 161,8 x 14,8 x 8,2 mm.

Selain itu, ponsel lipat itu akan menampilkan refresh rate 120Hz, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 dan slot dual-SIM.

Sumber jpnn.com

AKARTA -- Rommy Syahrial mengkalrifikasi dugaan keterlibat dirinya dalam perkara dugaan korupsi Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar. Anak pedangdut Rhoma Irama itu membantah ikut dalam perkara korupsi yang tengah di dalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

"Saya nggak main proyek-proyekan. Nah kalau mau belajar kuda ke saya. Jadi nggak main proyek saya," kata Rommy Syahrial di Jakarta, Senin (18/1).

Dia mengaku, sama sekali tidak mengetahui perkara yang sedang disidik oleh KPK tersebut. Dia mengatakan, bahwa dirinya tidak mengenal nama-nama tersangka yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Selama ini dirnya berada di Puncak, Bogor dan tidak pernah sekalipun mengunjungi Kota Banjar. Dia bahkan tidak mengetahui jika dirinya dipanggil KPK untuk dijadikan saksi terkait perkara tersebut.

"Saya stay kan di Puncak, Bogor, saya baru tahu tanggal 15 Januari 2021 (ada panggilan dari KPK)," katanya.

KPK sebelumnya mengagendakan pemanggilan saksi dengan nama Romy Syahrial. Kendati, dia tidak membantah jika secara panggilan nama yang tertulis dalam surat pemanggilan itu adalah namanya.

"Ya kalau namanya sih Romi Syahrial sebutannya bener, tapi ejaannya salah. Karena 'M' nya cuma satu," katanya.

KPK mengaku, akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Rommy Syahrial. Lembaga antirasuah itu akan segera mengirimkan surat panggilan sebagai saksi kepada yang bersangkutan.

"Kami tentunya berharap yang bersangkutan kooperatif hadir kembali sesuai waktu yang ditentukan dalam surat panggilan saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.   

Dia mengatakan, memenuhi panggilan aparat bersedia menjalani pemeriksaan sebagai saksi merupakan kewajiban warga negara. Dia mengatakan, pemanggilan seseorang sebagai saksi karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan dari para tersangka dalam perkara ini.

"Jika yang bersangkutan merasa salah orang silakan terangkan dalam pemeriksaan dihadapan tim penyidik KPK," katanya.

Seperti diketahui, KPK memang tengah melakukan penyidikan terkait perkara korupsi proyek infrastruktur di dinas PUPR kota Banjar. Lembaga antirasuah itu juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar.

Meski demikian, KPK belum terbuka siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sengkarut korupsi proyek infrastruktur tersebut. KPK sebelumnya sempat memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih sebagai saksi sebanyak dua kali masing-masing pada Rabu (12/8) dan Kamis (12/11).

Penyidik KPK sebelumnya sempat menelusuri kegiatan usaha yang dilakukan keluarga Wali Kota Banjar, Ade Uu Sukaesih. Saat itu, penyidik mengonfirmasi beberapa hal terkait kegiatan usaha yang dikerjakan oleh keluarga saksi tersebut. 

Tak hanya Ade, penyidik juga melengkapi berkas penyidikan dengan meminta keterangan kepada Plt Sekda Kota Banjar pada 2017, Yuyung Muluasungkawa. Kepada Yuyung penyidik menggali keterangan saksi terkait dengan tugas dan peran saksi saat menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kota Banjar.

Sumber Republika.co.id

Jakarta: Badan Meteorologi Kilamtologi dan Geofisika (BMKG) telah memasang perangkat diseminasi informasi gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satu fungsi perangkat itu untuk memberikan informasi gempa susulan yang akan diikuti tsunami atau tidak.

"Kurang lebih dalam waktu dua sampai tiga menit setelah gempa bumi, informasi bisa kami terima," ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 18 Januari 2021.

Penggunaan perangkat ini dapat mencegah kepanikan berlebih di tengah masyarakat akan bayang-bayang tsunami. Pasalnya, informasi hoaks terjadinya tsunami telah beredar sejak awal wilayah tersebut diguncang gempa dengan kekuatan 6,2 skala Richter. 

"Menjadi acuan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat Mamuju dan sekitarnya sekira gempa tersebut tidak berdampak tsunami sehingga tidak menimbulakan keresahan," tutur dia.

Selain itu, BMKG terus memantau gempa susulan dan memetakan sebaran kerusakan. Hingga Senin sore,ada 31 gempa susulan dengan kekuatan yang terbilang kecil.

"Kami akan crosscheck di lapangan terhadap peta guncangan yang telah kami rilis, apakah sejalan atau memang sebaran kerusakan di area intensitas modified Mercalli Intensity (MMI) sekitar lima sampai 6 MMI, di mana zona kerusakan terjadi," jelas dia. 

BMKG bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat akan terus menyosialisasikan kepada masyarakat di posko pengungsian untuk tidak panik saat terjadi gempa susulan. Informasi yang valid selalu disampaikan oleh BMKG.

"Harapan kami (pengungsi) dapat kembali ke rumah masing-masing," jelas dia.

Sumber Medcom.id

JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mempererat kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kerja sama ini untuk mendukung destinasi wisata super prioritas, termasuk soal ketersediaan sinyal.

"Kominfo membantu kesiapan jangkauan 4G yang memadai baik kecepatan maupun kualitas sinyal," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dalam jumpa pers virtual, Senin (18/1).

Menkominfo pagi ini bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk membahas destinasi wisata superprioritas. Ketersediaan sinyal 4G di destinasi wisata superprioritas bukan semata untuk wisatawan yang datang. Jaringan ini juga dimanfaatkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha mikro di bidang pariwisata.

Menteri Johnny menyatakan tahun ini akan meneruskan pembangunan di sektor telekomunikasi dan informatika khususnya di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T. Sementara itu, operator seluler didorong untuk menyelesaikan infrastruktur di wilayah komersial.

"Sehingga 2022 nanti tersedia sinyal di seluruh wilayah administratif pemerintah dan pemukiman penduduk bisa terlaksana," kata Johnny.

Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai infrastruktur telekomunikasi di destinasi wisata superprioritas merupakan infrastruktur utama, bukan lagi infrastruktur tambahan.

Dia berharap teknologi, khususnya big data, bisa membantu membangkitkan sektor pariwisata sekaligus memulihkan pandemi virus corona.

Selain mengenai infrastruktur telekomunikasi, Johnny juga menyatakan mereka juga membahas pertukaran data dalam aktivitas pariwisata, sesuai dengan peraturan yang berlaku, saat rapat tersebut.

Pemerintah sedang mengembangkan lima destinasi wisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan Likupang di Sulawesi Utara. November tahun lalu, Kominfo meresmikan 18 menara telekomunikasi atau BTS di Labuan Bajo, antara lain sebanyak 4 BTS di Desa Komodo.

Sumber Republika.co.id

Global Firepower merilis daftar kekuatan militer bertajuk 2021 Military Strength Ranking.  Indonesia berada di peringkat ke-16, dengan PowerIndex 0,2697.

Di Asia, Indonesia di bawah China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Untuk level global, Amerika Serikat berada di peringat satu, dengan PowerIndex 0,0721.

Untuk menentukan skor PowerIndex suatu negara, Global Firepower menggunakan lebih dari 50 faktor, dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi.

"Formula kami yang unik memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih berteknologi maju, untuk bersaing dengan yang lebih besar," kata Global Firepower dalam laman resminya.

Global Firepower merupakan situs berbasis statistik, yang melacak informasi terkait pertahanan dari 138 negara dari sumber-sumber yang sepenuhnya independen. 

Berikut peringkat 20 besar kekuatan militer menurut Global Firepower:

1. Amerika Serikat dengan PowerIndex 0,0721 
2. Rusia dengan PowerIndex 0,0796
3. China dengan PowerIndex 0,0858
4. India dengan PowerIndex 0,1214
5. Jepang dengan PowerIndex 0,1435
6. Korea Selatan dengan PowerIndex 0,1621
7. Prancis dengan PowerIndex 0,1691
8. Inggris dengan PowerIndex 0,2008
9. Brasil dengan PowerIndex 0,2037
10. Pakistan dengan PowerIndex 0,2083
11. Turki dengan PowerIndex 0,2118
12. Italia dengan PowerIndex 0,2139
13. Mesir dengan PowerIndex 0,2208
14. Iran dengan PowerIndex 0,2522
15. Jerman dengan PowerIndex 0,2529
16. Indonesia dengan PowerIndex 0,2697
17. Arab Saudi dengan PowerIndex 0,3241
18. Spanyol dengan PowerIndex 0,3274
19. Australia dengan PowerIndex 0,3393
20. Israel dengan PowerIndex 0,3481

Kekuatan militer Indonesia

Mengacu laman Global Firepower, kekuatan militer Indonesia dari sisi jumlah personel mencapai 800.000 tentara, dengan 400.000 di antaranya berstatus aktif.

Begini kekuatan militer Indonesia berdasarkan data Global Firepower:

Personel: 800.000 tentara

• Personel aktif: 400.000
• Personel cadangan: 400.000
• Paramiliter: 280.000

Pesawat militer: 458 unit, di antaranya:

• Jet tempur: 41
• Pesawat serang darat: 38
• Helikopter tempur: 15

Kapal perang: 282 unit

• Fregat: 7
• Korvet: 24
• Kapal selam: 5
• Kapal patroli: 179
• Kapal penyapu ranjau: 10

Kekuatan darat:

• Tank: 332
• Kendaraan lapis baja: 1.430
• Artileri tarik: 366
• Artileri swagerak: 153
• Peluncur roket: 63

Anggaran pertahanan: US$ 9,2 miliar per tahun

Sumber Kontan.co.id