Kabar Berita

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan masyarakat bahwa kegiatan salat Jumat di masjid-masjid di DKI besok ditiadakan. Riza menyebut hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus Corona (COVID-19).

"Kami Provinsi DKI Jakarta melaksanakan apa yang sudah diputuskan kebijakan yang telah digariskan, tugas kami pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya, melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh satgas pusat dan Kemendagri termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah, termasuk besok salat Jumat berarti ditiadakan salat Jumat di masjid," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (24/6/2021).

Riza menerangkan peniadaan salat Jumat masjid ini sejatinya hanya berlaku di wilayah zona merah. Namun, kata Riza, saat ini wilayah DKI Jakarta hampir seluruhnya telah masuk zona merah.

"Iya, untuk zona merah, (zona oranye) ya diperbolehkan, yang bukan zona merah, tapi Jakarta ini sudah hampir semua zona merah," ungkap Riza.

Sementara itu, Riza menerangkan soal kedatangan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Hendro Pandowo dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji ke Balai Kota. Riza mengatakan kedatangan keduanya untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI perihal persiapan vaksinasi massal di Gelora Bung Karno.

"Kemudian yang kedua, juga persiapan pelaksanaan vaksin di Senayan GBK untuk hari Sabtu kurang-lebih 8-10 ribu. Jadi tadi rapat persiapan," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, kasus Corona di Jakarta pecah rekor lagi. Hari ini tambahan kasus Corona di DKI naik drastis dengan angka 7.505.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh warga meningkatkan kewaspadaan dan semakin taat protokol kesehatan, karena penularan COVID-19 yang kian cepat. Patuhi aturan yang berlaku sebagai upaya kita bersama dalam menekan penyebaran virus ini," tegas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, di Balai Kota Jakarta.

Sumber Detik.com

Majelis hakim PN Jaktim sempat menawarkan 3 opsi kepada Habib Rizieq Shihab, di mana salah satunya adalah pengajuan grasi. Apa makna di balik tawaran pengajuan grasi itu?

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho, menilai hakim dalam persidangan tersebut berpikir progresif. Dia menilai opsi grasi disampaikan agar perkara ini cepat selesai.

"Saya melihatnya ini hakim berpikir progresif, berprogresif artinya supaya perkara ini cepat selesai gitu, karena kalau nanti menunggu banding, kasasi, itu peradilan kita cukup lama," kata Hibnu saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).

Hibnu menyebut hakim berupaya mempercepat agar kasus yang menimpa Habib Rizieq cepat selesai. Namun, dia menyebut ada konsekuensi hukum jika Habib Rizieq memilih mengajukan grasi.

Hibnu mengatakan, jika nantinya grasi dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo, maka perbuatan pidana atau melawan hukum yang dilakukan Habib Rizieq tetap dinyatakan ada. Dia menilai grasi bukan menghilangkan status melawan hukum.

"Kalau minta ampunan, kan diputusakan 4 tahun, kalau itu ampunan bisa dikabulkan hukumannya bisa kurang, tapi ampunan itu bukan hilangkan sifat lawan hukum, sifat melawan hukumnya tetap tapi hukumannya dikurangi. Sehingga perkara ini cepat selesai, semua menerima, jaksa menerima, Rizieq dengan perbuatan itu minta ampun pada presiden, grasi istilahnya, sudah mungkin itu yang diarahkan pada hakim," ucapnya.

Hibnu menyebut opsi grasi disampaikan hakim semata-mata bukan diputuskan oleh hakim. Menurutnya hakim ingin memberikan informasi ada upaya hukum lain yang lebih cepat untuk Habib Rizieq.

"Iya, tapi kan stelsel-nya kan stelsel aktif, artinya hakim hanya memberikan informasi aja. Hakim menginformasikan, kalau orang nggak minta ya nggak diberikan. Di sini stelsel-nya aktif artinya di sini ketika nanti Pak Rizieq sebagai terdakwa ya minta ampun, kalau nggak minta ya nggak diberikan, gitu ya. Memohon ampunan atas kegaduhan ini, sehingga dia akan diberikan pengurangan, misalnya gitu," jelasnya.

Dia juga tidak menampik ada faktor ketokohan yang dimiliki Habib Rizieq sehingga muncul opsi grasi yang diinformasikan oleh hakim. Dia menyebut opsi grasi ini justru akan mempercepat proses hukum.

"Sosoknya, karena sosoknya, ini kan dalam perkara perkara dalam situasi pandemi kan gitu, sehingga menjadikan suatu berita yang membuat gaduh lah, sehingga tidak menjadikan berkepanjangan, selesai, sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi, tidak membuat kegaduhan di situasi pandemi, arahnya mungkin seperti itu saya melihatnya, bukan seperti perkara perkara yang kaitannya korupsi, menghilangkan nyawa dan sebagianya," jelasnya.

"Inikan kegaduhan berita bohong, sehingga hakim punya inisiatif 'Sudahlah kamu terbukti dan sebagainya, segeralah minta ampun aja pada Presiden' dengan bentuk istilahnya grasi, pengurangan dari 4 tahun menjadi 2 tahun misalnya, kembali pada menjalankan tokoh di umatnya seperti itu arahnya," lanjut dia.

Opsi Grasi Diinformasikan Hakim

Sebelumnya, majelis hakim PN Jaktim yang mengadili perkara Habib Rizieq menawarkan beberapa opsi ke Habib Rizieq dan pengacara setelah membacakan putusan 4 tahun penjara terkait kasus swab RS Ummi. Salah satunya hakim menawarkan opsi permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi.

"Jadi demikian ya, Terdakwa, ini hasil musyawarah majelis hakim, Saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 KUHAP, Saudara mempunyai hak. Pertama, hak menerima atau menolak putusan saat ini juga, yaitu mengajukan banding. Kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak," kata hakim ketua Khadwanto dalam sidang di PN Jaktim, Kamis (24/6).

"Ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden. Dalam hal Saudara menerima putusan, yaitu grasi," tutur hakim memberi opsi.

Habib Rizieq sendiri menyatakan memilih mengajukan banding atas vonis 4 tahun dalam kasus tes swab palsu di RS Ummi.

Sumber Detik.com

PEKANBARU - Sekretaris Camat (Sekcam) Binawidya, Kota Pekanbaru, yang berinisial HS, ditangkap Polda Riau.

Informasi yang dihimpun GoRiau.com, penangkapan dilakukan pada hari Sabtu (13/3/2021). Diduga HS ditangkap oleh Polda Riau, terkait pengurusan tanah di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Informasi penangkapan itu dibenarkan oleh Camat Binawidya, Edi Suherman, saat dikonfirmasi GoRiau.com, Senin (15/3/2021) siang.

"Iya saya syok juga, dia sekitar dua hari lah ini dibawa ke Polda. Memang waktu itu ada dari Polda, tapi secara rinci saya tidak mengetahui," ujar Edi.

Kemudian Edi memastikan, kalau penangkapan Sekcam Binawidya tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai sekcam, namun terkait kepengurusan tanah di Sidomulyo Barat.

"Tapi bukan menyangkut jabatan dia sebagai sekcam. Terkait kepengurusan surat tanah waktu yang bersangkutan sebagai lurah Sidomulyo," tambah Edi.

Terpisah Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil, juga membenarkan Sekcam Binawidya ditangkap oleh Polda Riau. "Infonya iya, tapi nanti saya cek lagi," singkat pria yang kerap disapa Jamil itu.

Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, juga menyampaikan terkait penangkapan itu, kalau pihaknya memang ada melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang Sekcam.

Sumber GoRiau.com

PEKANBARU - Pasien sembuh Corona di Riau menunjuk tren positif, pasalnya jumlah pasien sembuh terus mengalami penambahan. Untuk hari Senin (15/03/2021), Riau tercatat penambahan 98 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh atau lebih banyak dari kasus baru.

"Alhamdulillah, pasien sembuh hari ini bertambah 98 orang. Lebih banyak dibandingkan kasus baru," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir di Pekanbaru, Senin sore.

Sedangkan untuk kasus baru, hari ini bertambah 69 kasus menjadi 32.791 kasus.

"Dari 32.791 kasus itu, diantaranya 30.910 sembuh, dan 801 orang meninggal. Ini dikarenakan hari ini ada penambahan satu kasus kematian karena Covid-19," jelasnya.

Sementara itu, untuk pasien yang masih menjalani isolasi tercatat ada 1.080 orang lagi. Yang mana, seribuan pasien Covid-19 di Riau ini tengah menjalani masa isolasi mandiri di fasilitas yang disediakan pemerintah dan juga isolasi di rumah sakit karena disertai penyakit penyerta.

"Khusus untuk pasien isolasi mandiri di Riau masih ada 724 orang, dan pasien Covid-19 yang rawat inap di rumah sakit masih 356 orang," jelasnya.

Selain itu, ada juga kasus suspek yang menjalani isolasi. Rinciannya, suspek yang Isolasi mandiri berjumlah 1.320 orang, isolasi di RS berjumlah 60 orang, selesai isolasi berjumlah 75.524 orang, dan meninggal berjumlah 228 orang.

"Sehingga total Suspek di Riau berjumlah 77.132 orang," tukasnya. 

Sumber GoRiau.com

 Nanas merupakan salah satu buah tropis yang paling banyak disukai. Selain menyegarkan dan enak, buah ini juga memiliki nutrisi yang bermanfaat banyak untuk kesehatan.

Berikut adalah tiga alasan sehat untuk makan lebih banyak nanas, seperti dilansir dari Health.com.

1. Tinggi vitamin C

Satu cangkir nanas menyediakan lebih dari 100 persen jumlah vitamin C harian yang direkomendasikan. Selain mendukung kekebalan tubuh, nutrisi ini memiliki banyak manfaat lain. Vitamin C berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di seluruh tubuh, juga sebagai antioksidan yang melindungi sel dari penuaan dini dan penyakit seperti kanker dan penyakit jantung.

Vitamin C juga mungkin berpengaruh pada lingkar pinggang. Satu studi menemukan bahwa olahragawan yang tidak mendapatkan cukup vitamin C membakar sekitar 25 persen lebih sedikit kalori selama latihan. Kandungan vitamin C dalam aliran darah juga dikaitkan dengan lemak tubuh dan ukuran pinggang yang lebih besar.

2. Menyehatkan kulit

Nanas kaya akan mangan. Satu cangkir nanas berisi lebih dari 75 persen dari jumlah yang direkomendasikan untuk satu hari. Mineral ini, bersama dengan vitamin C, diperlukan untuk membangun kolagen, komponen yang mencegah kulit kendur dan keriput.

Mangan juga berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Itu sebabnya, nanas baik dikonsumsi di musim panas.

3. Menyehatkan pencernaan

Nanas tak pernah cocok bersama agar-agar. Itu karena nanas mengandung enzim yang disebut bromelain, yang memecah gelatin menjadi blok pembangun asam amino, mencegahnya jadi padat.

Itu sebabnya, nanas sering digunakan dalam bumbu perendam untuk membantu melunakkan daging. Enzim itu tidak hanya mempengaruhi proses memasak. Jika dimakan bersama dengan makanan lain, bromelain dapat membantu mencerna protein, berpotensi mengurangi kembung, gangguan pencernaan, dan kelesuan. Serat makanan dalam nanas juga membantu menjaga keteraturan usus, dan mencegah sembelit.

Khasiat nanas lebih optimal ketika dimakan dalam bentuk potongan buah, tapi buah ini juga nikmat dijadikan makanan dan minuman, termasuk smoothies, dipanggang, atau es buah.

Sumber Tempo.co

Ketua Bantuan Hukum Rizieq Shibab, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan bahwa massa simpatisan Rizieq akan datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur untuk menyaksikan sidang perdana kasus Rizieq.

"Kalau massa, saya dengar banyak yang akan datang, tetapi kami dari lawyer maupun dari pihak Rizieq tidak pernah mengundang mereka," kata Sugito saat dihubungi, Senin (15/3/2021).

Pihak PN Jakarta Timur juga telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan sidang perdana Rizieq di PN Jakarta Timur.

Hal ini dikonfirmasi oleh Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal.

"Ya bagus, itu sudah menjadi kewajiban bagi kepolisian untuk mengamankan kalau misalnya ada potensi massa membeludak, karena ini kan masa pandemi Covid-19 tentunya sesuai dengan protokol kesehatan," tutur Sugito.

Sugito mengonfirmasi, Rizieq telah bersedia menjalani sidang secara virtual besok. Artinya, Rizieq tidak datang ke PN Jakarta Timur.

Namun, tim kuasa hukum Rizieq akan tetap hadir di PN Jakarta Timur.

"Ini kan sidang pertama, jadi kami tidak bisa memutuskan apa pun. Kalau sudah ketetapannya online, kami harus bersedia dan hadir. Untuk sidang selanjutnya kami akan komunikasikan dengan Rizieq bagaimana selanjutnya," ujar Sugito.

"Jadi kami hadir dalam sidang pertama (yang beragendakan) pembacaan dakwaan, sambil memantau proses persidangan nanti," imbuh dia.

Adapun sidang perdana Rizieq akan digelar besok pukul 09.00 WIB.

Rizieq dan terdakwa lain terjerat kasus dugaan penghasutan dan kerumunan di Petamburan, kasus kerumunan di Megamendung, serta kasus kontroversi tes usap (swab test) di RS Ummi, Bogor.

Terdapat enam berkas perkara yang dilimpahkan dari jaksa penuntut umum (JPU) kepada PN Jaktim.

Perkara pertama nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim dengan terdakwa Rizieq.

Perkara kedua nomor 222/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Dua perkara tersebut terkait kasus kerumunan di Petamburan dan akan disidangkan oleh majelis hakim yang sama, yakni Suparman Nyompa, M Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin.

Perkara ketiga untuk terdakwa Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat dengan nomor 223/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Perkara keempat nomor 224/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Muhammad Hanif Alatas yang juga merupakan menantu Rizieq

Perkara kelima dengan nomor 225/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim atas nama terdakwa Rizieq.

Ketiga perkara itu memiliki susunan majelis hakim yang sama yakni Khadwanto, Mu'arif, dan Suryaman.

Sementara itu, perkara terakhir dengan nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim untuk terdakwa Rizieq yang akan disidangkan oleh Suparman Nyompa, M Djohan Arifin, dan Agam Syarief Baharudin.

Sumber Kompas.com

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak membuat kegaduhan baru terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Menurut dia, saat ini pemerintah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

"Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi menyebut, ia telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah.

Ia pun mengaku tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," ujar Jokowi.

Kepala Negara memastikan bahwa ia bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode.

"Itu yang harus kita jaga bersama-sama," kata dia.

Isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode kembali berembus.

Kabar ini datang dari pendiri Partai Ummat, Amien Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, skenario ini muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Jokowi melihat masa depannya.

Sumber Kompas.com

SELATPANJANG - Tim gabungan berjibaku memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali muncul di Desa Mekar Delima, Kecamatan Tasik Putripuyu, Kepulauan Meranti, Riau, Jumat (12/3/2021).

Tim gabungan yang terdiri dari Personil Polsek Merbau, TNI, Pemerintah Kecamatan Tasik Putripuyu, masyarakat setempat dan Tim Fire Fighter PT RAPP itu melakukan pemadaman sekaligus pendinginan di lahan seluas sekira 2 hektar.

Sebagaimana diungkapkan Camat Tasik Putripuyu, Sugiati SPi MSi bahwa api sudah padam tetapi masih mengeluarkan asap, dan tidak menutup kemungkinan api akan hidup kembali. Kegiatan pemadaman dan pendinginan masih berlangsung oleh Tim Fire Fighter PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Dijelaskan Sugiati, untuk mengantisipasi dalam menanggulangi Karhutla yang terjadi di wilayah Tasik Putripuyu juga telah dilakukan pembuatan 6 embung pada hari ini Jumat (12/3/2021) dengan menggunakan alat berat.

"Terimakasih kepada semua pihak yang sudah bersama dalam melakukan kegiatan pemadaman dan pendinginan api di lahan kebakaran Desa Mekar Delima, yang terjadi kembali setelah yang pertama padam dengan guyuran hujan, kebakaran susulan muncul kembali kemarin sore Kamis, Alhamdulilah dengan kerjasama yang solid, api dapat dipadamkan, seperti di tahun 2020 kami selalu menjadi yang solid. Dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada tim yang berada di lapangan," ungkap Sugiati.

Sumber GoRiau.com

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan dinas yang ada di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Sejauh ini baru tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kendaraan dinas lengkap dalam rangka inventarisasi barang milik daerah tersebut.

Sebagaimana diungkapkan Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM bahwa inventarisasi barang milik daerah berupa kendaraan dinas di Kantor Bupati Kepulauan Meranti tersebut telah dilaksanakan sejak Senin (8/3/2021) kemarin hingga Jumat (12/3/2021) atau berlangsung selama 5 hari, yang berhasil dikumpulkan dan sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) diantaranya Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Dibeberkan Bambang, jika sampai hari terakhir batas waktu, kendaraan dinas yang terkumpul hanya 498 dari jumlah total sebanyak 985 unit, sementara 376 tidak bisa dikumpulkan. Adapun kendaraan dinas yang tidak bisa dikumpulkan tersebut adalah kendaraan operasional yang bersifat pelayanan publik, sementara lainnya berada di luar daerah, namun Bambang mengatakan jika kendaraan tersebut sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu OPD yang bersangkutan harus membuat justifikasi kepada kepala daerah.

"Sebanyak 376 unit kendaraan dinas tidak bisa dikumpulkan dan yang terkumpul hanya 498 unit dengan persentase 50,56 persen. Kendaraan yang tidak bisa dikumpulkan itu bersifat operasional pelayanan seperti Dinas Kesehatan yang dikuasai oleh dokter dan perawat, termasuk dari BPBD yang melakukan patroli pemadam kebakaran. Yang belum terkumpul dan terkonfirmasi itu tetap dimintai keterangan dengan membuat justifikasi, termasuk kendaraan yang mungkin dalam kondisi rusak berat sehingga tidak mungkin dibawa, namun cukup difotokan saja," beber Bambang.

Sementara itu untuk kendaraan dinas yang berada diluar pihaknya akan segera melakukan inspeksi dan identifikasi.

"Ada pula kendaraan yang tidak bisa dikumpulkan itu posisinya berada diluar daerah, yang jelas sudah tercatat semuanya dan kita akan segera melakukan inspeksi dan identifikasi dan akan dikumpulkan di satu tempat. Nanti OPD bersangkutan yang menjelaskan, karena mereka yang bertanggung jawab barang miliknya masing-masing," ujarnya.

Ditambahkan, saat ini ada 20 unit kendaraan yang tidak ada wujudnya namun masih tercatat didalam KIB. Karena jika terdata didalam kartu tersebut, maka masih terbilang aset.

"Saat ini kita sedang mendata ada 20 unit kendaraan dinas yang tidak ada wujudnya namun masuk dalam inventaris aset dan itu merupakan aset dari zaman Bengkalis dan itu juga tetap kita buatkan justifikasinya. Seharusnya OPD harusnya melakukan penghapusan aset, jika masih tercatat bangkainya pun harus tetap dihadirkan," kata Bambang.

Kepala BPKAD itu juga mengatakan pihaknya kembali melakukan kelonggaran untuk kembali dikumpulkan pada Senin depan, jika tidak maka akan ditarik paksa oleh petugas Satpol PP Kepulauan Meranti.

Terhadap kendaraan dinas yang sudah rusak, dikatakan Bambang bisa dilakukan pelelangan. Selama ini kendaraan dinas di Kepulauan Meranti belum pernah sama sekali dilakukan pelelangan, kecuali kendaraan dinas jabatan bupati dan wakil bupati.

"Kendaraan yang rusak bisa saja dilelangkan, namun dinilai terlebih dahulu, apakah layak pakai atau tidak, jika tidak maka dihapuskan saja dari daftar aset namun tetap dibuatkan justifikasinya," pungkasnya.

Sumber GoRiau.com

TEMBILAHAN -Polisi menangkap mahasiswa di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Riau yang menjual narkoba jenil pil ekstasi. Polisi menyita puluhan butir pil ekstasi sebagai barang bukti.

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil dan Personil unit Reskrim Polsek Tembilahan menangkap dua orang pria berinisial RAP (22) dan DOY (25) terkait perdagangan pil ekstasi .

Mirisnya lagi, satu diantara pelaku penjual pil ekstasi berinisial RAP berstatus sebagai mahasiswa yang beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu dan DOY yang beralamat Kecamatan Tembilahan.

RAP terlebih dulu ditangkap di halaman parkir sebuah tempat karaoke di Jalan Telaga Biru, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kamis (11/3/2021) sekitar pukul 00.30 Wib.

“Penangkapan berawal dari informasi masyarakat ke Polsek Tembilahan dan Polres Inhil tentang peredaran narkotika di sekitar tempat Karaoke tersebut,” Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan melalui Kasubbag Humas, AKP Warno.

Setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan Satpam Karaoke, Polisi menemukan 2 butir pil ekstasi merk Kenzo dibawah jok sepeda motor dan uang tunai sebesar Rp 800 ribu.

Sementara itu, hasil interogasi RAP mengarah ke DOY sebagai penyedia pil ekstasi tersebut, sehingga tim langsung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan DOY yang terletak di Jalan H Abd Gani Tembilahan Kota.

Benar saja, dari TKP kedua ini ditemukan 66 butir pil ekstasi merk kenzo yang diletakkan dalam 1 buah kotak jam dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 900 ribu.

“Kepolisian berhasil mengamankan DOY dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan tetangga pelaku.

DOY mengaku bahwa barang bukti tersebut diperolehnya dengan cara transaksi di hotel dengan seseorang yang baru dikenalnya,” tuturnya.

Terduga pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Tembilahan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. "Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 Jo Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” pungkas AKP Warno.

Sumber GoRiau.com